Inisiatif Hyperlocal Tokopedia Naikkan Transaksi UMKM di Surabaya

DPMPTSP-Kota Surabaya: Tokopedia melakukan penetrasi lebih intensif ke berbagai daerah di Indonesia melalui inisiatif hyperlocal guna terus mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan...

Pemahaman Warga Surabaya Soal Pengendalian Kebakaran Meningkat

DPMPTSP-Kota Surabaya: Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya, Jawa Timur, menyebut pemahaman warga Kota Pahlawan, Jawa Timur, khususnya di kawasan perkampungan terkait pengendalian kebakaran...

Ngantor Di Kelurahan Sememi, Wali Kota Eri Selesaikan Permasalahan Warga Hingga Tinjau Kebun Anggrek

DPMPTSP-Kota Surabaya: Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kembali berkantor di kelurahan, Kamis (3/6/2021). Kali ini, kantor yang dipilih adalah Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya. Seperti...

Motor Pengantar Obat Siap Dioperasikan, Pasien Tak Perlu Antre Obat di Rumah Sakit

DPMPTSP-Kota Surabaya; Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyatakan lima unit kendaraan motor siap digunakan petugas kesehatan mengantarkan obat kepada pasien rawat...

TPS Terapkan Layanan Impor Daring di Gudang CFS Per 1 Juni

DPMPTSP-Kota Surabaya: PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) siap menerapkan pelayanan "less container load" (LCL) impor secara daring di Gudang "Container Freight Station" (CFS) mulai 1 Juni...

Warga Surabaya Terbantu Adanya Terobosan Dalam Pelayanan Adminduk di Kecamatan

DPMPTSP-Kota Surabaya: Sejumlah warga Kota Surabaya mengaku terbantu dengan adanya terobosan baru berupa 18 layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri (PN)...

18 Jenis Layanan Adminduk Terintegrasi Dengan Pengadilan Negeri Kini Dapat Diurus Di Kecamatan

DPMPTSP-Kota Surabaya: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berinovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik bagi warganya. Jika sebelumnya 18 layanan administrasi kependudukan (adminduk)...

Menteri Investasi: Vaksinasi Gotong Royong Diyakini Bakal Gairahkan Investasi

  DPMPTSP-Kota Surabaya: Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pelaksanaan vaksinasi akan memberikan kepercayaan global terhadap penanganan pandemi...

Pemkot Surabaya 9 Kali Berturut-turut Pertahankan Opini WTP dari BPK

DPMPTSP-Kota Surabaya: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Ini adalah...

Diresmikan Presiden Jokowi, Instalasi PSEL Benowo Surabaya jadi Percontohan Nasional

DPMPTSP-Kota Surabaya: Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan di Benowo Kota...

VISI :

“Peningkatan investasi dengan pelayanan perizinan yang prima dan informasi penanaman modal berbasis teknologi informasi”

Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi

Berdasarkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dirumuskan, terdapat tiga poin pokok yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu terkait peningkatan investivasi, pelayanan perizinan yang prima dan penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan investasi sangat didukung dengan pelayanan perizinan prima yang akan diberikan kepada perindustrian-perindustrian dalam mengajukan izin investasi di wilayah Kota Surabaya. Pelayanan perizinan prima tersebut terkait dengan cepatnya proses pelayanan, persyaratan yang mudah dan juga jelasnya prosedur yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, untuk memudahkan proses pelayanan juga digunakan teknologi informasi seperti SSW (Surabaya Single Window) dan kedepannya akan digunakan SPIPISE untuk mendukung peningkatan jumlah investasi di Kota Surabaya.

Perumusan Misi

Berdasarkan misi pembangunan Kota Surabaya yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

 

MISI :


A

Mewujudkan Kota Surabaya sebagai penghubung perdagangan dan jasa melalui peningkatan investasi fasilitas pendukung logistik.

B

Mewujudkan Kota Surabaya sebagai tujuan investasi melalui promosi investasi dan kerjasama dengan para stakeholders.

C

Mewujudkan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, murah, cepat, dan pasti melalui peningkatan kualitas teknologi informasi.

D

Memantapkan tata kelola administrasi dinas yang baik.
   
Dasar Hukum
A

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya


B

Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

C

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

D

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

E

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

F

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

G

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

H

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);

J

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

K

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).